Muratara

Bupati Muratara,Buka Diskusi Publik

MURATARA,(Radarsilampari)- Bupati Kabupaten Muratara, H Devi Suhartoni membuka langsung diskusi publik umum, secara terbuka untuk masyarkat Muratara. Acara dilaksanakan Sabtu (3/4) sekitar pukul 17.00 WIB, digelar di rumah Dinas Bupati di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara.

Beragam permasalahan yang saat ini menjadi polemik di Kabupaten Muratara, di bahasa secara lugas dan gamblang oleh Bupati Muratara dalam diskusi publik bersama masyarakat Muratara itu.

Menurut H Devi Suhartoni, seharusnya acara diskusi publik ini dihadiri secara langsung bagi masyarakat yang protes, mempunyai keluhan, maupun besebrangan pendapat dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Sehingga kondisi itu, bisa membuat masyarakat lebih mengetahui secara persis, Kebijakan maupun arah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Muratara kedepan.

Beragam permasalahan yang dibahas diantaranya Pembangunan sekala prioritas, akses jalan rusak, ketersediaan air bersih, fasilitas sekolah, ketahanan pangan, hingga peranan warga yang harus menjadi pengontrol program pembangunan.

“Kenapa kita coret pembangunan jembatan Rp.13 Milyar di Desa Noman-Batu gajah. Karena itu belum masuk DED dan kita harus melakukan Pembangunan sekala super prioritas, prioritas dan reguler,” katanya.

Dia mengatakan,saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat Muratara yakni akses jalan. karena banyak jalan di Kabupaten Muratara rusak ringan hingga berat dan tidak bisa dilintasi masyarakat dengan nyaman.

“Jalan simpang nibung Rawa Ulu-Nibung rusak, Karang dapo-Setia marga rusak, Rawas Ilir-Karang Dapo rusak, Rawas Ilir Nibung rusak, Ulu Rawas-Rawas Ulu rusak. Sudah 8 tahun Muratara berdiri namun hingga saat ini belum punya kantor, itu karena pembangunan belum rampung dan harus dilanjutkan meski itu berat,” ungkap Devi sapaan akbranya.

Bupati juga menjabarkan masalah ketahanan pangan, yang tidak maksimal. Karena Muratara punya 3 ribu hektar lahan namun hanya bisa satu kali panen. Paling tidak Muatara punyak 18 ribu hektar untuk mencukupi kebutuhan lokal. Artinya masyarakat Muratara masih membutuhkan perhatian dan suplay dari wilayah luar.

“Muratara masyarakatnya tidak miskin, tapi semua harga barang di Muratara lebih mahal karena semua barang di Muratara berasal dari luar daerah. Artinya ketahanan pangan kita kurang,” bebernya.

Bupati menegaskan, masalah yang dilontarkan ini berdasarkan hasil penelusuran di lapangan bukan hanya sekedar menerima laporan.

“Acara diskusi terbuka ini akan saya adakan setiap 3 bulan sekali, supaya bisa ada keterbukaan publik dan transfaransi serta jika ada ide-ide dari masyarakat bisa di keluarkan,” timpalnya.

Terkait masalah TKS Bupati juga menuturkan, akan melakukan rasionalisasi dan akan memanggil kembali sejumlah TKS yang dirumahkan. “Apakah jumlah tetap seperti itu, tentunya tidak karena kita akan melakukan pendataan ulang,” ujarnya.

Sementra itu, Tokoh pemuda Muratara, Macis asal desa Karang anyar, merespon positif acara diskusi publik tersebut. Menurutnya itu adalah salah satu momentum keterbukaan Pemerintah Daerah dalam menyampaikan konsep pembangunan dan bagi masyarakat itu merupakan suatu kesempatan menyampaikan aspirasi untuk kepentingn bersama.

“Intinya ini sangat baik untuk Kepentingan bersama, kalau bisa seandanya pemerintah tidak terlalu sibuk diskusi publik bisa dilakukan satu bulan sekali karena persoalan di Muratara cukup beragam,” tutupnya. (Hamkam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *