Wansari : Pejabat Publik Jangan Tipis Telinga
Lubuklinggau, (Radar Silampari)- Terkait somasi yang dilayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau kepada media online, serta organisasi kepemudaan (OKP), yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) karena ada pemberitaan yang mengkritik soal progres program pemerintah, turut menjadi perhatian politisi di Kota Lubuklinggau.
Wansari, S.E, Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Fraksi PDI-P mengaku sangat menyayangkan perihal somasi yang dilayangkan Pemkot Lubuklinggau tersebut.
“Yang ditayangkan oleh salah satu media online itu kan tentang pemberitaan yang menurut saya lebih ke isi pikiran mahasiswa atau masyarakat tentang janji politik atau kampanye. dimana masyarakat/ adik adik mahasiswa juga punya hak untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan Pemkot Lubuklinggau. Jadi, dalam hal ini menurut saya sangat jauh dari kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Ini tak lebih dari suara masyarakat banyak yang seharusnya jadi bahan koreksi dan intropeksi Pemkot Lubuklinggau,” tegas Awun sapan akrabnya, Sabtu (5/6).
“Mengapa suara-suara ini muncul?. Lalu, apakah yang disampaikan itu memang benar?. Tentu rakyat juga butuh jawaban,” tambah Awun.
Awun menyarankan, agar Pemkot Lubuklinggau di sisa waktu ini dapat merealisasikan jika benar ada janji politik yang belum terpenuhi.
“Dan jika itu benar, masih ada sisa waktu untuk memperbaiki atau memenuhi janji politik. Serta, jika itu salah apa yang disampaikan atau ditanyakan rakyat, berarti ada yang tersumbat informasi, khususnya bagian humas dan media center Pemkot Lubuklinggau Jadi pejabat publik itu jangan tipis telinga, apalagi di zaman digitalisasi, semua bisa mendapatkan informasi dari seluruh sudut dunia,” tegas Awun. (Pranata)
